Instansi pemerintahan se Indonesia masih kekurangan tenaga akuntan hingga 25 ribu orang.

Kondisi ini menjadikan kinerja pemerintah daerah (pemda) terhambat terutama dalam mewujudkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Hal itu dikemukakan Kepala Biro Perencanaan Pengawasan sekaligus Penanggung Jawab Program Star Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Justan Siahaan.

“Ini sangat ironis mengingat keberadaan tenaga akuntan dengan kompetensi yang mewadahi ini bisa mendukung tercapainya akuntabilitas pengelolaan keuangan di Indonesia,” ujar Justan Siahaan kepada wartawan di Aula Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga akuntan ini, BPKP melalui Program Star-BPKP giat menyalurkan beasiswa kepada sejumlah mahasiswa Program Magister Akuntansi yang ada di Indonesia.

Pada tahun 2013 ini setidaknya ada sejumlah 300 beasiswa yang disebar di sejumlah perguruan tinggi, termasuk di dalamnya  UNS. Pada tahun 2014 mendatang, diperkirakan jumlah mahasiswa yang akan menerima beasiswa meningkat dan mencapai 1.000 orang.

Justan mengemukakan, kekurangan tenaga akuntan ini sangat dirasakan oleh pemerintah kabupaten (pemkab) atau pemerintah kota (pemkot) terutama yang berada di bagian timur Indonesia.

Sumber : Suaramerdeka.com